Emiten BUMN rajin garap ladang bisnis baru

Bertambah lagi perusahaan pelat merah yang merambah bisnis baru di luar bisnis inti. Selain sebagai upaya diversifikasi dan menambah nilai, emiten BUMN juga mendorong efisiensi bisnis.

PT Bukit Asam Tbk (PTBA) misalnya, berencana mengurangi ketergantungan dari kontrak jasa pertambangan perusahaan swasta, PT Pamapersada Nusantara Tbk. PTBA ingin lebih banyak menggunakan jasa tambang milik cucu usaha sendiri, PT Satria Bahana Sejahtera, yang telah diakuisisi sejak 2015 silam.

Orias Petrus Moedak, Direktur Keuangan PTBA, mengatakan, strategi ini bisa membuat PTBA menghemat ongkos sekitar 25%. Selama semester I-2017, PTBA mengeluarkan biaya Rp 5,62 triliun untuk operasional penambangan. Ongkos itu sudah termasuk biaya jasa penambangan hingga pengangkutan pihak ketiga. Sehingga, dengan ekspansi ini PTBA sudah bisa berhemat minimal Rp 1,4 triliun setiap satu semester.

Selama ini, Pamapersada merupakan kontraktor utama penambangan batubara PTBA. Di semester I-2017, PTBA mengeluarkan Rp 1,17 triliun untuk aktivitas penambangan yang dikerjakan Pamapersada. Nantinya, PTBA akan berupaya mengoptimalkan penggunaan jasa penambanagan dari cucu usahanya ketimbang dari pihak ketiga. “Sehingga ada kombinasi yang optimal,” ujar Orias kepada KONTAN.

Selain PTBA, beberapa emiten BUMN lainnya juga menancapkan gurita bisnis ke berbagai sektor di luar bisnis inti. Misalnya, PT Timah Tbk (TINS) dan beberapa perusahaan konstruksi BUMN yang kini juga berbisnis properti. Berbagai perusahaan BUMN juga gencar menggarap sektor logistik.

Ekspansi bisnis ini memang prospektif untuk perusahaan BUMN. Tapi di sisi lain, hal ini membuat persaingan bisnis makin ketat. Apalagi, BUMN kini mengambil ladang bisnis yang selama ini banyak digarap perusahaan swasta.

Kendati demikian, Kepala Riset BNI Sekuritas Norico Gaman menilai, ekspansi emiten BUMN masih belum bisa dikatakan bakal memonopoli sektor swasta. Ia yakin, pemerintah bisa menjaga persaingan usaha antara perusahaan BUMN dan swasta.

Misalnya saja, saat ini pemerintah tengah mengkaji agar proyek konstruksi dengan nilai di bawah Rp 100 miliar akan diserahkan untuk digarap perusahaan swasta. Sehingga, perusahaan swasta dan BUMN bisa sama-sama mendapatkan porsi proyek.

Norico menambahkan, persaingan seperti ini justru tetap dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi dan harga yang lebih terjangkau untuk konsumen.

Selain itu, emiten pelat merah yang membangun anak perusahaan baru juga bisa mendorong bisnis induknya. “Sehingga, ini berdampak positif terhadap apresiasi harga sahamnya,” tandas Norico.

Sumber: kontan.co.id

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *