Pemerintah Prioritaskan Gas Dijual ke PLN

Pemerintah bakal mewajibkan produsen gas untuk memprioritaskan penjualan gasnya ke PT PLN (Persero) guna memangkas penggunaan bahan bakar minyak (BBM) di pembangkit listrik. Beleid yang mengatur mandatori ini bakal terbit pada bulan depan.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan mengatakan, dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2017-2026, porsi bahan bakar minyak (BBM) dalam bauran energi listrik ditargetkan di bawah 0,5%. Sementara porsi gas akan meningkat menjadi 26,6%. Sehingga, seluruh pembangkit listrik yang dapat dioperasikan dengan gas, harus segera berpindah dari BBM.

Untuk itu, pihaknya bakal menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) yang bakal menjamin pasokan gas ke PLN. “Minggu ini difinalisasi, mestinya minggu depan selesai. Kami akan terbitkan Kepmen yang mewajibkan penghasil gas menjual gasnya kepada PLN dengan harga yang diatur juga kontrak jangka panjang. Ini panduan PJBG (perjanjian jual beli gas),” kata dia di Jakarta, Kamis (30/3).

Penerbitan beleid ini, lanjut dia, merupakan komitmen pemerintah untuk membuat tarif listrik semakin terjangkau. Pasalnya, seperti diketahui, harga setrum dari pembangkit gas lebih rendah dari yang menggunakan BBM. Pemerintah menginginkan peningkatan kapasitas pembangkit listrik harus tetap pada tarif yang terjangkau oleh masyarakat.

“Jangan sampai ketika kabel listrik masuk ke desa, ada yang tidak mampu pasang listrik karena mahal. Ini akan jadi masalah sosial yang besar,” tegas dia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menuturkan, sebelumnya telah diterbitkan beleid yang mengizinkan PLN untuk impor gas ketika tidak ada pasokan dari dalam negeri. Beleid baru itu nanti akan melengkapi Permen ESDM 11/2017 dalam menjamin pasokan gas untuk kelistrikan. Sehingga, konsumsi BBM bisa dipangkas.

“Pemakaian BBM dari tahun ke tahun akan turun terus, karena akan men-drive efisiensi PLN,” kata dia.

Untuk beleid baru itu, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM I Gusti Nyoman Wiratmaja menjelaskan, ketika ada fasilitas produksi migas di satu tempat di mana ada kebutuhan pasokan setrum, maka kebutuhan gas kelistrikan akan diprioritaskan. Pasokan gas akan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada.

“Misalnya ada fasilitas produksi 50 mmscfd (million standard cubic feet per day/juta kaki kubik per hari), di sana pembangkit 100 megawatt (MW) butuh 20 mmscfd, maka itu akan diprioritaskan,” paparnya.

Alokasi Belum Dipastikan
Direktur Pengadaan PLN Supangkat Iwan Santosa menyatakan Kepmen tersebut bakal menjamin pasokan gas untuk kelistrikan. Selama ini perseroan mendapat gas dari berbagai sumber dan dialokasikan untuk beberapa pembangkit yang diatur bersama Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Namun, pasokan gas baru bisa dimintakan ketika pembangkit listrik akan dibangun.

“Sekarang (dengan peraturan baru) jumlah kebutuhan berapa dan di mana saja. Nanti alokasinya ditentukan pemerintah, misalnya untuk di Kalimantan mana yang dekat, nanti diatur,” jelasnya. Sehingga, setelah PLN menyampaikan kebutuhan gas beserta hitungannya, pemerintah yang akan berusaha memenuhi kebutuhan tersebut.

Sumber: beritasatu.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *